BUKAN PROGRAM GAGAL, DPRD KABUPATEN BOGOR TETAP DUKUNG PROGRAM SAMISADE

CIBINONG – Pembangunan Desa harus tetap dilanjutkan sebab dari Desa semua perekonomian akan menjadi tolak ukur Pembangunan karena itu Program Samisade akan terus dilanjutkan dan menjadi program yang membangun pedesaan untuk kemaslahatan masyarakat .

Terjeratnya Kepala Desa Cidokom dalam kasus dugaan penyelewengan dana desa tidak lantas membuat program Satu Miliar Satu Desa (Samisade) menjadi produk gagal atau programnya jelek. Sebab kenyataannya, masih banyak Kepala Desa yang bekerja baik dan sesuai dengan harapan.

“Adanya kasus hukum di Desa Cidokom bukan berarti program Samisade itu jelek. Saya lihat masih banyak Kades lain yang pekerjaannya baik sehingga DPRD berkomitmen untuk terus mendukung program tersebut,” kata Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto kepada wartawan, Kamis yang lalu (25/5/ 2023).

Politisi Gerindra ini menuturkan, ke depan DPRD Kabupaten Bogor mendorong agar aparatur pemerintahan desa diberikan bimbingan teknis. Hal itu dilakukan agar kasus dugaan penyelewengan dana desa Sami Sade seperti di Desa Cidokom tidak terulang.

“Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya tentu saja harus menyiapkan anggaran Bimteknya, baik dari segi insfrastruktur, administrasi maupun hukum,” tegasnya.

Walaupun begitu, Rudy tetap mendukung apabila penegak hukum membina maupun menindak aparatur pemerintahan desa yang diduga melakukan penyelewengan dana desa. “Kalau ada Kades atau pemerintah desa melakukan pelanggaran hukum, tentunya kami menyerahkan sepenuhnya ke aparat penegak hukum,” tegasnya.

Secara terpisah, Ketua Komisi I DPRD yang berlatarbelakang praktisi hukum atau advokat, Usep Supratman, berpendapat harus ada evaluasi, atas banyaknya kegiatan pelaksanan program Sami Sade yang meluncur ke awal tahun. Selain itu, hasil pantauannya ke desa-desa. Banyak insfrastruktur jalan yang tidak sesuai spesifikasi, seperti ketebalan aspal maupun beton.

“Harus ada evaluasi baik oleh SKPD terkait, maupun inspektorat atas molornya sejumlah proyek insfrastruktur Sami Sade. Kami selama ini kerap menerima aduan, terutama terkait pembangunan insfrastruktur dan ketidak sesuaian spesifikasi atau rendahnya kualitas pekerjaan sebab itu harus didukung oleh SDM yang mumpuni dibidangnya,” tutup politisi dari PPP ini . (*/Du)