BUKAN SEBAB KB, ALASAN LAIN JUMLAH KELAHIRAN MENURUN DI INDONESIA

JAKARTA – Kepala Perwakilan United Nations Population Fund (UNFPA) di Indonesia, Hassan Mohtashami, memberikan perspektif baru mengenai fenomena penurunan angka fertilitas yang tengah terjadi. Menurut dia, tren penurunan jumlah kelahiran saat ini tidak lagi didominasi oleh keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) semata, melainkan merupakan refleksi dari transformasi struktural yang lebih dalam di tengah masyarakat.

Perubahan lanskap ekonomi dan sosial dinilai telah mengubah cara pandang individu dan pasangan dalam menentukan tujuan hidup mereka. “Program Keluarga Berencana bukanlah penyebab penurunan fertilitas. Kontrasepsi adalah alat yang memungkinkan perempuan mengambil keputusan secara sadar tentang kehidupannya.

Pembatasan akses terhadap kontrasepsi tidak akan membalikkan tren penurunan fertilitas, justru berpotensi menimbulkan persoalan sosial baru,” kata Hassan Mohtashami dalam keterangan di Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Ia mengatakan Indonesia berada dalam posisi yang relatif menguntungkan karena masih memiliki bonus demografi setidaknya dua dekade ke depan. Namun, momentum tersebut harus dimanfaatkan melalui kebijakan yang berorientasi pada investasi sumber daya manusia, sekaligus kesiapan menghadapi tantangan populasi menua di masa depan.

“Keputusan kebijakan yang diambil hari ini akan menentukan masa depan Indonesia. Investasi pada pembangunan sumber daya manusia menjadi kunci untuk memaksimalkan bonus demografi,” kata Hassan.

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan menekankan pentingnya edukasi dan perencanaan keluarga untuk meningkatkan kualitas keluarga. “Penurunan tingkat fertilitas bukan berarti alat kontrasepsi harus dihilangkan. Kontrasepsi adalah alat untuk membantu perempuan memenuhi hak reproduksinya. Tantangannya bukan pada ada atau tidaknya program Keluarga Berencana, melainkan bagaimana edukasi dan perencanaan keluarga dilakukan secara tepat,” kata Veronica Tan.

Ia mengatakan kontrasepsi justru merupakan instrumen penting untuk menjamin pemenuhan hak reproduksi perempuan. Di sisi lain, penguatan komitmen pemerintah melalui kolaborasi juga penting dalam upaya meningkatkan kualitas keluarga sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia.(*/In)