KETUA DPRD RUDY SUSMANTO BERIKAN DUKUNGAN PJ BUPATI BOGOR RUBAH PREDIKAT WDP MENJADI WTP

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, secara tegas memberikan dukungan penuh terhadap tekad Pj Bupati Bogor, Asmawa Tosepu, untuk menghapus predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang telah melekat pada Kabupaten Bogor selama beberapa tahun terakhir.

Rudy Susmanto mengungkapkan jika langkah yang diwacanakan oleh Pj Bupati Bogor ini dianggap sebagai upaya positif yang harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat.

Menurut Rudy Susmanto, banyaknya anggaran belanja pendapatan daerah (APBD) yang tidak terserap menjadi sorotan utama. Hal ini menyebabkan pemberian predikat WDP oleh BPK-RI Perwakilan Jawa Barat.

“Upaya untuk mengubah status WDP menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) oleh Pj Bupati Bogor harus mendapatkan dukungan penuh,” ujar Rudy Susmanto pada Kamis (1/2/2024).

Rudy Susmanto menekankan bahwa meraih predikat WTP akan membuktikan tata kelola keuangan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik.

Dalam pandangannya, ini bukan hanya sekadar perubahan status, tetapi juga sebuah langkah penting untuk menunjukkan kualitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Saya mendukung Pak Asmawa dalam upayanya membenahi tata kelola pemerintahan daerah untuk mencapai predikat WTP,” tambah politisi dari Partai Gerindra itu.
Penyebab Predikat WDP dan Tindakan Asmawa Tosepu

Sebelumnya, Pj Bupati Bogor, Asmawa Tosepu menjelaskan, predikat WDP yang diterima oleh Kabupaten Bogor disebabkan oleh adanya kerugian negara sebesar Rp6 miliar yang saat ini masih tersendat di sejumlah penyedia jasa.

Asmawa berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini dengan menugaskan Inspektorat dan BPKAD untuk menagih kerugian negara tersebut dalam batas waktu 60 hari, sesuai instruksi dari BPK.

“Totalnya sekitar Rp 6 miliar,” ungkap Asmawa. Jika penyedia jasa tidak mau mengembalikan uangnya, Asmawa akan melibatkan aparat penegak hukum sebagai langkah tegas untuk menegakkan keadilan.

Menurut Asmawa Tosepu, tujuan yang ingin dicapai ke depan adalah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap keuangan Kabupaten Bogor.

Namun, ia juga menekankan bahwa hal ini harus dilakukan dengan memastikan semua proses berjalan sesuai aturan yang berlaku.

“Saya menargetkan ke depan Pemkab Bogor mendapatkan predikat WTP dengan melaksanakan secara tuntas rekomendasi BPK-RI Perwakilan Jawa Barat selama beberapa tahun terakhir,” pungkasnya.

Dukungan penuh dari Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, terhadap tekad Pj Bupati Bogor, Asmawa Tosepu, dalam menghapus predikat WDP menjadi WTP menjadi dorongan positif bagi kemajuan Kabupaten Bogor.

Langkah-langkah tegas yang diambil oleh Asmawa untuk menyelesaikan masalah kerugian negara dan mencapai predikat WTP menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap tata kelola keuangan yang baik.

Pentingnya meraih predikat WTP tidak hanya sebagai pencapaian formal semata, melainkan sebagai bukti nyata bahwa Kabupaten Bogor mampu mengelola keuangan dengan transparan dan efisien.

Semua langkah ini diambil dengan tujuan untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab dan dapat diandalkan dalam pengelolaan keuangan.(*/Wan)