KETUA DPRD RUDY SUSMANTO WACANAKAN DISKUSI PUBLIK DENGAN KANDIDAT Pj BUPATI BOGOR

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mewacanakan penyelenggaraan diskusi publik bersama para kandidat Penjabat (Pj) Bupati Bogor dalam waktu dekat.

Rudy di Cibinong, Bogor, Senin, menjelaskan diskusi tersebut akan digelar terbuka dengan menghadirkan para kandidat yang namanya diusulkan masyarakat. Sehingga, mereka bisa mendengar langsung harapan publik terhadap pembangunan Kabupaten Bogor satu tahun ke depan.

“Rencananya kita undang beliau-beliau (kandidat Pj Bupati) ini, dan juga kita undang perwakilan elemen masyarakat dalam forum diskusi,” ungkap Rudy.

Sejumlah nama yang telah diusulkan perwakilan masyarakat ke DPRD untuk menjadi Pj Bupati Bogor antara lain, AKBP Iman Imannudin, Asep Engkus Sutisna, Adang Suptandar, dan satu orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdinas di Jakarta.

Namun, kata dia, sejauh ini DPRD Kabupaten Bogor masih menunggu surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait rekomendasi nama calon Pj Bupati Bogor mengingat masa jabatan Bupati Periode 2018-2023 akan segera selesai akhir tahun ini.

Sementara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati periode berikutnya baru digelar September atau November 2024.

Sesuai mekanisme, kata Rudy, pihaknya akan membahas nama-nama tersebut dengan semua fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Bogor. Namun, untuk mendalami siapa yang paling layak untuk di rekomendasikan menjadi Pj Bupati Bogor, Rudy juga ingin masyarakat dilibatkan berdiskusi dengan figur-figur tersebut.

Menurut dia, langkah ini juga sekaligus menetralisir kecurigaan bahwa DPRD lebih cenderung pada figur tertentu.

“Tapi sekali lagi Saya katakan, kita menunggu surat dari Kemendagri,” ujarnya.

Diketahui, masa jabatan Bupati Bogor Iwan Setiawan akan berakhir pada akhir tahun ini. Adapun sesuai dengan agenda penyelenggaraan pemilu, Pilkada serentak 2024 baru akan digelar 27 November 2024. Belakangan, Pemerintah mewacanakan Pilkada dimajukan ke September 2024 agar Kepala Daerah terpilih bisa mulai bertugas pada awal tahun 2025.(Antara/Wa)