KPAD DIKUNJUNGI DPRD KABUPATEN BOGOR, ANGGARAN KPAD DITINGKATKAN

CIBINONG – Anak adalah aset bangsa dan menjadi cikal bangsan untuk mandiri dan lebih maju . Anggota DPRD Kabupaten Bogor mengunjungi Kantor Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Bogor, di Jalan Raya Jakarta-Bogor, Selasa (4p/4/23).

Kunjungan yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, KH. Agus Salim tersebut bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Bogor sebagai Kabupaten Layak Anak, yang Raperdanya sudah disampaikan Pemerintah ke DPRD Kabupaten Bogor baru-baru ini.

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bogor, KH. Agus Salim mengatakan, tahun ini DPRD telah menambah anggaran untuk Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) dari Rp200 juta menjadi Rp700 juta. Penambahan itu dianggarkan pada APBD tahun 2023.

“Ini bagian dari support kami di APBD 2023 ini juga secara anggaran kita support, dari awalnya Rp200 an juta, menjadi Rp700 jutaan,” kata Agus Salim usai melakukan kunjungan kerja ke KPAD Kabupaten Bogor bersama Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Selasa (4/4/23).

Ia mengaku, dengan keterbatasan APBD dan kebutuhan pembiayaan pembangunan sektor lain, menyebabkan pemberian hibah ke KPAD Kabupaten Bogor masih belum maksimal.

“Ada peningkatan signifikan meski itu juga dibilang cukup untuk mengawal dan juga kebutuhan lainnya masih belum (cukup) paling tidak ada peningkatan dulu,” papar dia.

Politisi Partai PKS itu mengaku, penambahan itu tidak lain demi meningkatkan kinerja KPAD dalam menciptakan Kabupaten Bogor menjadi Ramah Anak di tengah maraknya kasus kekerasan terhadap anak.

Menurutnya, tak hanya melalui penambahan hibah, tapi juga berupaya melalui kebijakan untuk mencapai Kabupaten Ramah Anak.

“Peraturan atau regulasi juga didorong dalam waktu dekat ini, kami sudah membentuk Pansus. Pansus untuk Raperda kabupaten Layak Anak, ini pasti bersinggungan dengan KPAD,” ucap Agus Salim.

Agus Salim meminta, KPAD tidak hanya bekerja sendiri dalam mencapai tujuan tersebut, namun harus bersinergi dengan stakeholder lainnya.

“Mereka kami lihat sudah luar biasa, karena luas dan banyaknya permasalahan secara bertahap memang harus bisa diselesaikan bersama-sama dan bangun sinergi dengan institusi yang lain, tidak bisa berdiri sendiri KPAD, harus bersinergi baik dengan kepolisian,” tuntasnya.(*/Angg)