PEMERINTAH SEBUT TAK INGIN KEKANG BUATAN AI DI TANAH AIR

JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) menyebut tak ingin terlalu mengekang kecerdasan buatan (AI) di Tanah Air.
“Kita mungkin enggak akan membuat regulasi [soal AI] yang strict. Kenapa? Karena kita enggak ingin membatasi inovasi,” ujar Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria pada Media Gathering Kemenkominfo di Jakarta, (24/11).

“Yang ingin kita lakukan kita merespon AI itu dengan satu sikap, maksimalkan manfaatnya, minimalkan risikonya. itu yang menjadi sikap kita soal AI ini,” imbuhnya.

Maka dari itu, alih-alih membuat aturan, Kominfo membuat panduan etika penggunaan AI dalam bentuk Surat Edaran.

Nezar menjelaskan Surat Edaran ini adalah satu langkah awal yang nantinya akan naik tingkat menjadi peraturan-peraturan. Peningkatan ini akan melihat perkembangan pada penerapan AI di Indonesia dan di global.

Salah satu upaya untuk mengikuti perkembangan AI dunia adalah dengan mengikuti UK AI Summit 2023 yang dilaksanakan di Bletchley, Inggris pada 1-2 November 2023.

“Jadi kita kenapa ikut di dalam Bletchley Declaration itu karena kita mau catch up dengan apa yang sedang menjadi global concern tentang perkembangan AI. Apalagi yang disebut dengan frontier AI,” kata Nezar.

Indonesia menjadi satu dari 28 negara yang mengikuti UK AI Summit dan menyepakati Bletchley Declaration terkait keamanan AI.

Dalam acara tersebut turut disinggung soal frontier AI yang dikenal sebagai model AI serba guna yang sangat mumpuni, termasuk model pondasi, yang dapat melakukan berbagai macam tugas melebihi kemampuan yang ada pada model paling canggih saat ini.

Pasalnya, risiko substansial dapat muncul dari potensi penyalahgunaan yang disengaja atau masalah kontrol yang tidak disengaja. Masalah-masalah ini mungkin bisa disebabkan karena kemampuan tersebut tidak sepenuhnya dipahami dan oleh karena itu sulit untuk diprediksi.

“Mengingat tingkat perubahan AI yang cepat dan tidak pasti, dan dalam konteks percepatan investasi di bidang teknologi, kami menegaskan bahwa memperdalam pemahaman kita tentang potensi risiko ini dan tindakan untuk mengatasinya sangat mendesak,” tulis Bletchley Declaration, dikutip dari situs pemerintah Inggris.(*/Di)