KEGIATAN MUSRENBANG RKPD UNTUK PERENCANAAN TAHUN 2021 DI KECAMATAN LEUWISADENG KABUPATEN BOGOR

visit indonesia
&80 x 90 Image
Spread the love

Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dr. Yadi Mulyadi AR, MM. Bersama Kasubag Program dan
Pelaporan Fufung, ST, MAP Menghadiri Musrenbang RKPD Kecamatan Leuwisadeng diselenggarakan pada
hari Kamis tanggal 6 Pembuari 2020 bertempat di Aula Kecamatan Leuwisadeng di buka oleh Camat
Leuwisadeng Kabupaten Bogor di hadiri 100 Peserta.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan adalah forum musyawarah tahunan
para pemangku kepentingan/stakeholders di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai
kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari hasil
Musrenbang serta menyepakati rencana kegiatan di kecamatan yang bersangkutan.
Musrenbang merupakan forum Koordinasi perencanaan pembangunan yang dimaksud sebagi wadah
untuk menginformasikan dan memperoleh umpan balik dari para pemangku kepentingan terhadap
rancangan RKPD Tahun 2020 dan usulan kegiatan Perangkat Daerah (PD) di lingkungan pemerintah
Kabupaten Bogor. Dan diharapkan penyusunan perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor Tahun
Anggaran 2020 merupakan hasil penyerasian perencanaan bawah atas (Bottom-up) dengan perencanaan
atas bawah (Top-down).
Musyawarah Bidang dibagi 3 yaitu : Bidang I Infrastruktur yang diusulkan ke Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Dinas Perhubungan,
Bidang II Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang diusulkan ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas
Perikanan dan Peternakan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dinas Koperasi, UKM, dan Dinas
Lingkungan Hidup, dan Bidang III Pembangunan Manusia yang diusulkan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
Setelah Musrenbang Kecamatan selesai, dilaksanakan Forum Perangkat Daerah untuk mensinergikan
prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan dengan Rancangan
Renja-Perangkat Daerah, menyusun prioritas program dan kegiatan dalam Renja-Perangkat Daerah serta
alokasi pagu indikatif dengan mengacu pada dokumen rancangan awal RKPD, mempertajam target
program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bogor sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah; dan menyepakati isu strategis dan permasalahan pembangunan.

KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI TAHUN 2020 DI
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BOGOR

Rabu 5 Pebruari 2020 Sekertariat Dinas Perdagangan dan Perindusrtian Mengadakan Kegiatan bimbingan
teknis implementasi penerapan transaksi non tunai tahun Anggaran 2020 Bersama Sekdis dan di hadiri
Para Kepala Bidang , serta para Kepala Seksi dan Staf di lingkup Dinas di aula Dinas Perdagangan dan
Perindustrian.
Bimbingan Penerapan Implementasi Transaksi Non Tunai pada Dinas Agar Terhindar dari Korupsi.
Transaksi Non Tunai dianggap lebih praktis, pemindahan dana dengan cara ini juga memungkinkan
pencatatan serta pengawasan yang lebih mudah. Sistem cashless akan menyulitkan transaksi-transaksi
ilegal seperti penyuapan dan transaksi barang terlarang karena setiap transaksi akan mudah terlacak.
Selain itu membawa alat pembayaran dalam bentuk kartu akan lebih aman, nyaman daripada membawa
uang tunai dalam jumlah yang relatif banyak saat beraktifitas sehari-hari. Sosialisasi diharapkan dapat
memberikan pemahaman menyeluruh dalam mewujudkan good governance berbasis Teknologi Informasi
dan Informatika (TIK).
Sistem pembayaran non tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain
dengan menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro,
uang elektronik atau sejenisnya. Dengan transaksi non tunai pencatatan transaksi secara otomatis dapat
memudahkan dalam menghitung aktivitas ekonomi.

KEGIATAN UPACARA PENGIBARAN BENDERA KEBANGSAAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
TANGGAL 17 BULAN PEBRUARI 2020 TINGKAT DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN BOGOR

Senin 17 Pembuari 2020 Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor membacakan
sambutan Bupati Bogor puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat allah subhanahu wata’ala,
karena berkat limpahan rahmat dan karunia-nya, pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan dan
kekuatan untuk melaksanakan upacara pengibaran bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Tahapan penjaringan aspirasi masyarakat melalui musrenbang kelurahan dan musrenbang rencana kerja
pemerintah daerah (rkpd) di kecamatan telah dilalui. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kepada
seluruh camat yang telah melaksanakan dan mengarahkan forum musrenbang dengan baik.
Ucapan terima kasih tak lupa saya sampaikan kepada seluruh perangkat daerah yang telah berpartisipasi
aktif dan mendampingi kecamatan dalam merumuskan rancangan kebutuhan biaya untuk mengakomodir
usulan masyarakat di tingkat kecamatan.
beberapa hal yang perlu saya tekankan berkaitan dengan agenda pembangunan daerah adalah: Perangkat
daerah agar mengawal usulan prioritas hasil musrenbang rkpd di kecamatan, saya berpesan jangan
sampai ada usulan prioritas yang tidak diakomodir oleh perangkat daerah, kawal terus hingga menjadi
apbd 2021. Forum konsultasi publik yang melibatkan perangkat daerah dan pemangku kepentingan
lainnya akan dilaksanakan pada 17 februari 2020, membahas tentang penyempurnaan rancangan awal
rkpd tahun 2021 untuk disepakati bersama, terutama terkait isu strategis, tema, dan prioritas
pembangunan.
Adapun khusus musrenbang geopark akan dilaksanakan pada tanggal 18 februari 2020 untuk 15
kecamatan di wilayah geopark. Forum perangkat daerah akan dilaksanakan dari tanggal 24 februari
sampai dengan 6 maret 2020, untuk membahas penyempurnaan rancangan renja perangkat daerah tahun
2021, sebagai bahan rancangan rkpd tahun 2021.
Seluruh perangkat daerah agar menganalisa usulan yang terkait kebutuhan masyarakat diselaraskan
dengan visi dan misi pemerintah kabupaten bogor dan program pancakarsa juga disesuaikan dengan
target perencanaan tahun 2021 di perangkat daerah masing-masing.
Seluruh perangkat daerah agar menyelesaikan proses verifikasi dan penelaahan pokok-pokok pikiran
dprd untuk bahan perencanaan tahun 2021 paling lambat tanggal 21 februari 2020.
Berkenaan dengan proses penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (lppd) tahun 2019
yang batas akhir penyerahan ke pemerintah provinsi jawa barat adalah tanggal 31 maret 2020, kiranya
hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari para kepala perangkat daerah mengingat lppd adalah
keseluruhan tampilan kinerja pemerintah daerah dan saya sangat berharap agar tahun ini tampilan kinerja
tersebut dapat ditingkatkan.
Saya ingatkan kepada perangkat daerah yang belum melengkapi data yang diperlukan untuk penyusunan
lppd, agar segera menyerahkan kepada tim penyusun lppd selambatnya akhir februari 2020. Saya juga
minta agar seluruh kepala perangkat daerah dapat mengawal pembahasan lkpj tahun 2019 agar berjalan
lancar dan selesai tepat waktu.*****

Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dr. Yadi Mulyadi AR, MM. Bersama Kasubag Program dan
Pelaporan Fufung, ST, MAP Menghadiri Musrenbang RKPD Kecamatan Leuwisadeng diselenggarakan pada
hari Kamis tanggal 6 Pembuari 2020 bertempat di Aula Kecamatan Leuwisadeng di buka oleh Camat
Leuwisadeng Kabupaten Bogor di hadiri 100 Peserta.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan adalah forum musyawarah tahunan
para pemangku kepentingan/stakeholders di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai
kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari hasil
Musrenbang serta menyepakati rencana kegiatan di kecamatan yang bersangkutan.
Musrenbang merupakan forum Koordinasi perencanaan pembangunan yang dimaksud sebagi wadah
untuk menginformasikan dan memperoleh umpan balik dari para pemangku kepentingan terhadap
rancangan RKPD Tahun 2020 dan usulan kegiatan Perangkat Daerah (PD) di lingkungan pemerintah
Kabupaten Bogor. Dan diharapkan penyusunan perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor Tahun
Anggaran 2020 merupakan hasil penyerasian perencanaan bawah atas (Bottom-up) dengan perencanaan
atas bawah (Top-down).
Musyawarah Bidang dibagi 3 yaitu : Bidang I Infrastruktur yang diusulkan ke Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Dinas Perhubungan,
Bidang II Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang diusulkan ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas
Perikanan dan Peternakan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dinas Koperasi, UKM, dan Dinas
Lingkungan Hidup, dan Bidang III Pembangunan Manusia yang diusulkan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
Setelah Musrenbang Kecamatan selesai, dilaksanakan Forum Perangkat Daerah untuk mensinergikan
prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan dengan Rancangan
Renja-Perangkat Daerah, menyusun prioritas program dan kegiatan dalam Renja-Perangkat Daerah serta
alokasi pagu indikatif dengan mengacu pada dokumen rancangan awal RKPD, mempertajam target
program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bogor sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah; dan menyepakati isu strategis dan permasalahan pembangunan.

KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI TAHUN 2020 DI
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BOGOR

Rabu 5 Pebruari 2020 Sekertariat Dinas Perdagangan dan Perindusrtian Mengadakan Kegiatan bimbingan
teknis implementasi penerapan transaksi non tunai tahun Anggaran 2020 Bersama Sekdis dan di hadiri
Para Kepala Bidang , serta para Kepala Seksi dan Staf di lingkup Dinas di aula Dinas Perdagangan dan
Perindustrian.
Bimbingan Penerapan Implementasi Transaksi Non Tunai pada Dinas Agar Terhindar dari Korupsi.
Transaksi Non Tunai dianggap lebih praktis, pemindahan dana dengan cara ini juga memungkinkan
pencatatan serta pengawasan yang lebih mudah. Sistem cashless akan menyulitkan transaksi-transaksi
ilegal seperti penyuapan dan transaksi barang terlarang karena setiap transaksi akan mudah terlacak.
Selain itu membawa alat pembayaran dalam bentuk kartu akan lebih aman, nyaman daripada membawa
uang tunai dalam jumlah yang relatif banyak saat beraktifitas sehari-hari. Sosialisasi diharapkan dapat
memberikan pemahaman menyeluruh dalam mewujudkan good governance berbasis Teknologi Informasi
dan Informatika (TIK).
Sistem pembayaran non tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain
dengan menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro,
uang elektronik atau sejenisnya. Dengan transaksi non tunai pencatatan transaksi secara otomatis dapat
memudahkan dalam menghitung aktivitas ekonomi.

KEGIATAN UPACARA PENGIBARAN BENDERA KEBANGSAAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
TANGGAL 17 BULAN PEBRUARI 2020 TINGKAT DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN BOGOR

Senin 17 Pembuari 2020 Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor membacakan
sambutan Bupati Bogor puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat allah subhanahu wata’ala,
karena berkat limpahan rahmat dan karunia-nya, pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan dan
kekuatan untuk melaksanakan upacara pengibaran bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Tahapan penjaringan aspirasi masyarakat melalui musrenbang kelurahan dan musrenbang rencana kerja
pemerintah daerah (rkpd) di kecamatan telah dilalui. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kepada
seluruh camat yang telah melaksanakan dan mengarahkan forum musrenbang dengan baik.
Ucapan terima kasih tak lupa saya sampaikan kepada seluruh perangkat daerah yang telah berpartisipasi
aktif dan mendampingi kecamatan dalam merumuskan rancangan kebutuhan biaya untuk mengakomodir
usulan masyarakat di tingkat kecamatan.
beberapa hal yang perlu saya tekankan berkaitan dengan agenda pembangunan daerah adalah: Perangkat
daerah agar mengawal usulan prioritas hasil musrenbang rkpd di kecamatan, saya berpesan jangan
sampai ada usulan prioritas yang tidak diakomodir oleh perangkat daerah, kawal terus hingga menjadi
apbd 2021. Forum konsultasi publik yang melibatkan perangkat daerah dan pemangku kepentingan
lainnya akan dilaksanakan pada 17 februari 2020, membahas tentang penyempurnaan rancangan awal
rkpd tahun 2021 untuk disepakati bersama, terutama terkait isu strategis, tema, dan prioritas
pembangunan.
Adapun khusus musrenbang geopark akan dilaksanakan pada tanggal 18 februari 2020 untuk 15
kecamatan di wilayah geopark. Forum perangkat daerah akan dilaksanakan dari tanggal 24 februari
sampai dengan 6 maret 2020, untuk membahas penyempurnaan rancangan renja perangkat daerah tahun
2021, sebagai bahan rancangan rkpd tahun 2021.
Seluruh perangkat daerah agar menganalisa usulan yang terkait kebutuhan masyarakat diselaraskan
dengan visi dan misi pemerintah kabupaten bogor dan program pancakarsa juga disesuaikan dengan
target perencanaan tahun 2021 di perangkat daerah masing-masing.
Seluruh perangkat daerah agar menyelesaikan proses verifikasi dan penelaahan pokok-pokok pikiran
dprd untuk bahan perencanaan tahun 2021 paling lambat tanggal 21 februari 2020.
Berkenaan dengan proses penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (lppd) tahun 2019
yang batas akhir penyerahan ke pemerintah provinsi jawa barat adalah tanggal 31 maret 2020, kiranya
hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari para kepala perangkat daerah mengingat lppd adalah
keseluruhan tampilan kinerja pemerintah daerah dan saya sangat berharap agar tahun ini tampilan kinerja
tersebut dapat ditingkatkan.
Saya ingatkan kepada perangkat daerah yang belum melengkapi data yang diperlukan untuk penyusunan
lppd, agar segera menyerahkan kepada tim penyusun lppd selambatnya akhir februari 2020. Saya juga
minta agar seluruh kepala perangkat daerah dapat mengawal pembahasan lkpj tahun 2019 agar berjalan
lancar dan selesai tepat waktu.*****

Loading...