KETUA DPRD BOGOR PASTIKAN PEMBELIAN LAHAN SMPN CITEUREUP DAN CIBINONG TAK ADA KENDALA

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto menegaskan jika pembelian lahan untuk pembangunan SMP Negeri 4 Citeureup tidak mendapatkan penolakan.

Hal itu diungkapkan Rudy Susmanto usai menggelar Reses masa sidang 3 tahun anggaran 2023 di aula kantor Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, pada Senin (4/9/23).

“Jadi ada informasi bahwa pembangunan atau pembelian lahan untuk SMP itu ditolak sana dan sini. Padahal ketika kita cek di lapangan tidak ada yang menolak,” tegas Rudy kepada Wartawan.

Menurut Rudy, selain SMP Negeri di Citeureup, masyarakat Kelurahan Pabuaran Cibinong juga menanyakan hal serupa karena sudah dianggarkan 2023.

Namun akibat adanya informasi yang beredar jika terjadi penolakan, menjadi salah satu penyebab keterlambatan pembelian lahan.

“Terkait program (pembelian lahan SMPN), tadi kita dengar sendiri dari kemarin itu nggak tahu siapa yang mengarahkan. Tadi di reses Lembaga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Pabuaran pun menanyakan kepada kita terkait ketersediaan sekolahan SMP,” katanya.

Padahal, lanjut Rudy, untuk sekolah SMPN Cibinong dan Citeureup, sudah dianggarkan di tahun 2023. Namun belum terealisasi karena Dinas Pendidikan tidak berani lantaran adanya informasi penolakan tersebut. Padahal masyarakat menyampaikan dan meminta agar pembangunan SMP segera direalisasikan.

“Nah ini, jangan sampai pengambil kebijakannya jadi takut merealisasikan programnya yaitu pembangunan SMP di tahun 2023. Untuk kapan akan dikerjakannya, kita hanya bisa mendorong, nanti tinggal ditanyakan kepada Disdik sejauh mana tahapannya sudah berjalan,” tuturnya.

Namun begitu, kata Rudy pihaknya akan terus mendorong dan meminta agar Disdik segera melakukan pembelian lahan. Jika sampai akhir tahun tidak direalisasikan, maka akan menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dan mengulang lagi di anggaran tahun 2024 mendatang.

“Kita tetap meminta untuk dilanjutkan, tapi akhirnya karena terlalu banyak yang menginformasikan bahwa lokasinya tidak sesuai dan ditolak. Kalau lahannya di tahun ini tidak tersedia dan terealisasi, maka di tahun 2024 tidak bisa dibangun. Berarti 2024 kita mundur lagi, nyiapin lahan lagi, Ia kalau kemampuan APBDnya mencukupi. Jika tidak terserap pasti akan jadi Silpa,” papar Rudy.(*/Jun)