PEMBANGUNAN PROYEK TAK SESUAI, KETUA DPRD RUDY SUSMANTO MINTA PUPR EVALUASI KONSULTAN
CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto minta agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor melakukan evaluasi terhadap Konsultan Pengawas dan Perencana.
Hal itu dilakukan buntut banyaknya aduan masyarakat terkait adanya proyek yang dinilai tidak sesuai dengan spesifikasi atau berbeda dengan perencanaan. Salahsatunya ialah proyek Drainase atau saluran air di beberapa Wilayah di Kabupaten Bogor.
“Inikan pasti ada konsultan pengawas, konsultannya kan dari intansi terkait, tentunya dari Dinas PUPR sendiri harus segera mengambil langkah karena kejadian ini bukan yang pertama,” katanya kepada awak media. (24/11/23).
Politisi Partai Gerindra itu menyebut jika pengaduan terkait adanya pengerjaan yang diduga tidak sesuai itu, bukan kali pertama.
“Kita melihat beberapa kali di berbagai wilayah di Kabupaten Bogor, pasti menemukan beberapa kejadian yang sama,” ujarnya.
Seharusnya, tegas Rudy Susmanto, PUPR sendiri segera mengevaluasi beberapa konsultan pengawasnya, bukan hanya kontraktor yang selalu disalahkan karena pekerjaannya tidak sesuai.
“Saya harap DPUPR segera evaluasi konsultan, apa yang sudah dikerjakan, apakah sudah sesuai dengan perencanaan awalnya. Atau memang terjadi kesalahan dalam perencanaan awalnya,” tegasnya
“Pihak kontraktor tidak akan membangun dengan ketinggian seperti itu kalau memang du DED nya di perencanaan awalnya tingga harus segitu,” sambungnya.
Dengan melakukan evaluasi, lanjut Rudy Susmanto, maka akan ditemukan dimana letak kesalahannya. Apakah kontraktor atau perencana.
“Ini kan harus dipastikan, apakah perencanaan yang salah atau konsultan pengawasnya yang salah. PUPR harus segera mengambil langkah untuk melakukan evaluasi,” bebernya.
Rudy Susmanto berharap, evaluasi itu agar secepatnya dilakukan, agar pembangunan yang seharusnya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, tidak melenceng dari yang seharusnya.
“Kami sangat berharap karena tujuan kita membangun dan memfasilitasi agar infrastruktur dapat digunakan dengan baik untuk kepentingan masyarakat, tapi kok selalu seperti ini,” tuntasnya.(*/Wan)