DPRD KABUPATEN BOGOR MINTA EVALUASI MENYELURUH PROGRAM SAMI SADE, BELAJAR DARI KASUS DESA CIDOKOM

CIBINONG – Program yang digadang gadang untuk meningkatkan kemajuan Desa namun masih ada oknum Kepala Desa yang nakal untuk menyelewengkan Anggaran tersebut untuk kepentingan pribadi .

Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mengatakan, Kepala Desa Cidokom yang kini dilidik terkait kasus dugaan penyelewengan dana desa tidak membuat program Sami Sade bisa dikatakan sebagai produk gagal.

“Adanya kasus hukum di Desa Cidokom terkait dugaan penyelewengan dana desa untuk program Sami Sade bukan berarti programnya jelek. Masih banyak Pemdes lain yang pekerjannya baik hingga DPRD Kabupaten Bogor berkomitmen untuk terus mendukung program tersebut,” kata Rudy kepada wartawan, Kamis 25 Mei 2023.

Dia menuturkan, ke depan DPRD Kabupaten Bogor mendorong agar aparatur pemerintahan desa diberikan bimbingan teknis. Hal itu dilakukan agar kasus dugaan penyelewengan dana desa Sami Sade seperti di Desa Cidokom tidak terulang.

“Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya harus menyiapkan anggaran Bimteknya, baik dari segi insfrastruktur, administrasi maupun hukum,” tegasnya.

Walaupun begitu, Wakil Sekjen DPP Partai Gerindra ini pun tetap mendukung apabila aparat penegak hukum membina maupun menindak aparatur pemerintahan desa yang diduga melakukan penyelewengan dana desa.

“Kalau ada Kades atau pemerintah desa melakukan pelanggaran hukum, tentunya kami menyerahkan sepenuhnya ke aparat penegak hukum,” tegas Rudy.

Diwawancarai terpisah, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Usep Supratman berpendapat harus ada evaluasi, atas banyaknya kegiatan pelaksanan program Sami Sade yang meluncur ke awal tahun.

Selain itu, hasil pantauannya ke desa-desa. Banyak insfrastruktur jalan yang tidak sesuai spesifikasi, seperti ketebalan aspal maupun beton.

“Harus ada evaluasi baik oleh SKPD terkait, maupun inspektorat atas molornya sejumlah proyek insfrastruktur Sami Sade. Kami selama ini kerap menerima aduan, terutama terkait pembangunan insfrastruktur dan ketidak sesuaian spesifikasi atau rendahnya kualitas pekerjaan,” jelas Politikus dari PPP ini. (Rez)